Masrafli

Senin, 24 Juni 2019

Kehidupan Ekonomi dan Keuangan Awal Kemerdekaan

Awal masa kemerdekaan ditandai dengan kondisi ekonomi yang buruk. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi yaitu beredarnya mata uang zaman pendudukan Jepang yang tidak terkendali. Pemerintah tidak dapat menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, karena belum memiliki penggantinya.

Untuk sementara waktu pemerintah menetapkan berlakunya tiga mata uang sekaligus, yaitu De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah kedudukan Jepang. Situasi ekonomi yang diperparah dengan blokade Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama sekutu. Tujuan blokade adalah untuk meruntuhkan RI dengan senjata ekonomi.



Dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000 yang dibagi dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah mendapat dukungan dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 500.000.000


Pada tanggal 6 Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nialinya sudah merosot. Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menolak penggunana uang tersebut, serta menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. 


Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Repoeblik Indonesia" (ORI). Sejak saat itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp 1.000 mata uang jepang ditkar dengan Rp 1 mata uang ORI. Kebijaksanaan pemerintah ini cukup memperkuat kondisi ekonomi Indonesia kendati belum memperbaiki keadaan seluruhnya.


Pada tanggal 5 Juli 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI). Pada bulan Februari 1946 dan Mei 1946, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (BULOG) dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).


Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr.A.K. Gani pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah :

  • Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara, menjadi milik pemerintah RI.
  • Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi
  • Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda

Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan, yang berisi :
  1. memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  2. pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  3. penanaman kembali tanah-tanah kosong
  4. pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun

Demikian artikel mengenai Kehidupan Ekonomi dan Keuangan Awal Kemerdekaan. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Minggu, 23 Juni 2019

Strategi Indonesia untuk Menghadapi Ancaman Politik

Strategi Indonesia untuk Menghadapi Ancaman Politik - Ancaman politik merupakan salah satu ancaman non-militer yang sifatnya mengancam secara tidak langsung seperti ancaman militer maupun ancaman ideologi yang notabennya memberikan ancaman pertahanan dan keamanan. 

Berbeda dengan ancaman militer yang dapat mengancam kedaulatan negara, keberlangsungan bangsa, dan keselamatan rakyat, ancaman politik lebih memberikan ancaman pada aspek persepsi individu.

Untuk menghadapi ancaman ini, strategi Indonesia adalah dengan memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan (UUD 1945). Hal ini juga ditegaskan dalam sila ke-3 Pancasila yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan agar Indonesia tidak terpecah belah juga sangat diperlukan agar strategi menghadapi ancaman politik ini dapat berjalan dengan baik.



Ancaman nonmiliter pada dasarnya memang dapat menganggu stabilitas suatu negara. Untuk melancarkan strategi Indonesia menghadapi ancaman politik yang umumnya berasal dari dalam negeri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut.


Strategi menghadapi ancaman politik dengan pendekatan dari dalam

Strategi pendekatan dari dalam adalah dengan melakukan penataan beserta pembangunan suatu sistem politik negara yang dinamis dan sehat di dalam kerangka negara yang bersifat demokratis. Dengan menerapkan strategi ini diharpkan dapat tercipta suatu stabilitas sistem politik dalam negeri secara dinamis dan berdampak baik sebagia penangkal perpecahan.

Selain itu penguatan di berbagai lembaga negara juga dapat menjadi pilar penopang kesuksesan strategi dan upaya ini. Lembaga negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme akan mewujudkan terbentuknya pemeritnahan negara yang sehat dan kokoh seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).


Strategi menghadapi ancaman politik dengan pendekatan dari luar

Upaya Indonesia menghadapi ancaman politik dengan pendekatan dari luar bermaksud mengusahakan upaya dan strategi diplomatik dengan melakukan pendekatan-pendekatan politik luar negeri yang bertujuan membangun sebuah kerja sama antarnegara. Upaya ini dapat meningkatkan rasa saling percaya antarnegara dan mencegah terjadinya konflik antarnegara.


Politik dan Pemerintahan Awal Orde Baru

MPRS mengadakan Sidang Umum IV yang diantaranya mengambil beberapa keputusan penting mengenai Supersemar (Tap MPRS No. IX/MPRS/1966), pembentukan Kabinet Ampera (Tap MPRS No.XIII/MPRS/1966), pembubaran PKI (Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966).

Berdasarkan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 Soeharto mendapat kekuasaan untuk membentuk Kabinet Ampera. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah menciptkan stabilitas politik dan ekonomi. Tugas pokok ini dikenal Dwi Dharma.

Program-program utama Kabinet Ampera adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat, melaksanakan pemilu, menerapkan politik luar negeri yang bebas-aktif, berjuang anti-imperialisme dan kolonialisme. Program Kabinet Ampera disebut Catur Karya.



Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada tanggal 12 Maret 1967. Secara resmi kekuasan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir. Secara resmi pula terjadi pergantian pemerintahan dari masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) ke pemerintahan Orde Baru (masa Orde Baru).


Sebagai langkah dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif maka Indoensia menyatakan kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966.


Indonesia juga berusaha untuk menjalin normalisasi hubungan dengan Malaysia yang ditandai dengan disetujuinya kesepakatan normalisasi antara Indoensia dan Malaysia di Jakarta pada 11 Agustus 1966.


Indonesia beserta beberapa pemimpin negara di Asia Tenggara memprakrasai terbentuknya organisasi ASEAN yang dibentuk di Bangkok (Thailand) pada 8 Agustus 1967.


Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Fransisco Ramos (Filipina), S Rajaratnam (Singapura), Thanat Koman (Thailand).


Demikian artikel mengenai Politik dan Pemerintahan Awal Orde Baru. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Sabtu, 22 Juni 2019

Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen Kebijakan Moneter - Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dilakukan secara langsung oleh Bank Indonesia dengan cara menentukan peredaran uang atau kredit perbankan, sedangkan kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara memengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter sebagai berikut.


Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Open Market Operation merupakan cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah yang beredar di pasar.

Dengan kata lain, pemerintah menambah jumlah uang yang beredar di pasar dengan pembayaran terhadap surat berharga tersebut. Namun, bila ingin jumlah uang yang berdear berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga ke masyarakat. Dengan demikian, uang yang ada di apsar akan diserap sehingga jumlahnya jadi berkurang.



Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Reserve Requirement Ratio merupakan cara mengatur, baik menaikan maupun menurunkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, sedangkan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib.

Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Moral Persuasion merupakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Karena instrumen ini berhubungan dengan pemberian kredit oleh perbankan maka sering pula disebut kebijakan kredit selekti. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar perbankan memberlakukan persyaratan kredit lebih sulit, dan sebaliknya untuk menambah jumlah uang yang beredar persyaratan kredit dipermudah.


Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Discount Rate merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, dan sebaliknya menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.


Demikian artikel mengenai Instrumen Kebijakan Moneter. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Penyebab Kemunduran VOC


Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1) Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC
2) Persaingan dengan kongsi dagang bangsa lain, seperti kongsi dagang Portugis (Compagnie des Indies) dan kongsi dagang inggris (East Indian Company)
3) Utang VOC yang sangat besar
4) Banyak Korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC
5) Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar
6) Berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan
7) Penduduk Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Prancis memiliki musuh utama Inggris yang berada di India dan meluaskan jajahanya ke Asia Tenggara. Badan seperti VOC tidak dapat diharapkan terlalu banyak dalam menghadapi Inggris sehingga VOC harus dibubarkan.
8) Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran

Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC. Pada tahun itu pula hak-hak istimewa VOC (hak octroi) dihapus. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua utang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda.

Demikian artikel mengenai Penyebab Kemunduran VOC. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Jumat, 21 Juni 2019

Tujuan Kerja Sama Bidang Ekonomi

Tujuan Kerja Sama Bidang Ekonomi - Kerja sama ekonomi sangat penting dilakukan oleh setiap negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam rangka memajukan perekonomian dalam negeri, Indonesia memiliki tujuan tersendiri dalam menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain.

Mengirimkan misi dagang ke negara lain merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dalam kerja sama ekonomi antarnegara.Kerja sama ekonomi antarnegara bertujuan untuk apa saja ? Simak penjelas berikut ini yuk.


Mendorong Produktivitas dalam Negeri

Adanya kegiatan ekspor-impor dari suatu negara ke negara lain menambah jumlah produk yang harus dihasilkan. Hal ini mendorong dunia usaha dalam negeri untuk melakukan penelitian dan pengembangan tekonologi agar produksi dapat terus meningkat.

Memperluas Daerah Pemasaran

Kegiatan ekonomi tidak hanya terjadi dalam batas wilayah antardesa, antarkota, antarprovinsi, atau antarpulau saja, melainkan juga terjadi antarnegara.

Adanya kerja sama ekonomi antarnegara menyebabkan daerah pemasaran yang dapat dijangkau makin luas. Suatu negara tidak hanya dapat memasrkan hasil produksinyadi dalam negeri melainkan juga sampai ke negara lain.

Mencukupi Kebutuhan dalam Negeri

Kebutuhan penduduk suatu negara bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara kemampuan pengadaan produk untuk memenuhi kebtuuhan tersebut makin terbatas.

Akibatnya, produk yang diperlukan tidak dapat dihasilkan seluruhnya di dalam negeri, baik karena ketersediaan sumber daya alam yang terbatas atau karena kemampuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang rendah


Agar kebutuhan penduduk terpenuhi, negara harus mengimpor produkproduk dari negara lain. Misalnya Jepang, negara ini terkenal dengan produk-produknya yang berteknologi canggih seperti mobil dan alat elektronik. Untuk menghasilkan  produk-produk  tersebut, Jepang  sangat  memerlukan bahan baku  alam,  tetapi  bahan  baku  tersebut  tidak  dihasilkan  di negaranya.

Oleh karena  itu, Jepang  mengimpor barang-bahan  baku  alam  dari negara-negara lain  seperti  Indonesia. Sebaliknya, Indonesia  membutuhkan produk-produk berteknologi canggih, tetapi  belum  mampu sepenuhnya  menghasilkannya sendiri. Maka, untuk memenuhi  kebutuhan, Indonesia  mengimpor produk-produk tersebut dari Jepang. 

Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia memungkinkan terjadinya aliran investasi usaha dari satu negara ke negara lain. Kerja sama ini membuat roda perekonomian berputar lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi juga makin cepat. Pertumbuhan ekonomi yang baik menyebabkan sebuah negara mampu membuka lapangan kerja yang lebi luas.

Mendukung Terciptanya Ketertiban dan Perdamaian Dunia

Keterlibatan negara-negara di dunia dalam kerja sama ekonomi dapat mempererat persahabatan dan kemitraan antarnegara. Hal ini mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia.

Membebaskan Negara dari Keterbelakangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara berbeda-beda. Ada yang sudah maju, ada pula yang masih berkembang. Melalui kerja sama ekonomi, suatu negara memiliki kesempatan untuk membangun perekonomiannya.

Strategi Indonesia untuk Menghadapi Ancaman Militer


Strategi Indonesia untuk Menghadapi Ancaman Militer - Ancaman militer merupakan bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang disebabkan oleh aktivitas militer seperti invasi negara lain, terorisme, dan lain sebagainya yang memaksa negara Indonesia untuk mengambil langkah penyelesaian secara militer.

Pada dasarnya memang setiap permasalahan yang terjadi di dalam suatu negara maupun permasalahan antarnegara akan diselesaikan secara damai melalui suatu negosiasi. Upaya negosiasi lebih diutamakan dahulu sebelum diambil langkah militer


Namun ketika suatu kesepakatan atau negosiasi tidak menemukan titik terang maka kekuatan pertahanan dan keamanan akan siap dikerahkan untuk melakukan operasi militer dan perang sebagai upaya Indonesia menghadapi ancaman militer. Upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman militer lainnya adalah dengan melakukan penertiban dan pencegahan masalah.

Untuk mewujudkan upaya menghadapi ancaman tersebut dibentuklah lembaga-lembaga hukum di militer seperti kepolisian, TNI dan lembaga lain yang menyangkut penegakan hukum.


Namun ketika terjadi pecah perang, tidak hanya lembaga militer saja yang dijadikan upaya untuk menghadapi ancaman, namun segenap warga negara juga memiliki kewajiban yang sama dalam membela dan menghadapi ancaman militer yang datang.

Demikian artikel mengenai Strategi Indonesia untuk Menghadapi Ancaman Militer. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Kamis, 20 Juni 2019

Macam-Macam Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup matau tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kebijakan Ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu Kebijakan Mikro, Kebijakan Makro, dan Kebijakan Meso.

1. Kebijakan Mikro
Kebijakan Mikro yaitu kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan beroperasi.

Contoh Kebijakan mikro yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai berikut.
  • Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi
  • Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain
  • Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (managjer dengan para pekerja) dan kondisi kerja dalam perusahaan
  • Menetapkan harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen atau konsumen

 2. Kebijakan Makro
Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau regional), dan membuat kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.

Instrumen yang digunakan untuk kebijakan makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas.

Untuk menjalankan kebijakan yang sudah dijelaskan tersebut harus disusun strategi tertentu, berikut ini strategi pembangunan ekonomi di Indonesia.
  • Memperkuat hubungan nasional, baik secara lokal maupun internasional
  • Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan atau IPTEK.
  • Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau.

3. Kebijakan Meso
Kebijakan Meso yaitu kebijakan yang ditujukan pada sektor atau wilayah tertentu yang dapat dibeakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.
  • Kebijakan Ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah mengleuarkan kebijakans endiri, yang bisa sama atau berbeda untuk sektornya. Kebijakan ini mencakup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk sistem penggajian, investasi, dan jaminan sosial bagi pekerja.
  • Kebijakan Ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukkan pada wilayah tertentu. Misalnya, kebijakan industri regional di kawasan tmur Indonesia (KTI) yang menyangkup kebijakan industri regional,kebijakan investasi regional, kebijakan fiskal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah

Demikian artikel mengenai Macam-Macam Kebijakan Ekonomi. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done