Masrafli

Selasa, 12 November 2019

Prinsip-Prinsip Resensi


Pada dasarnya, resensi bertujuan menginformasikan kualitas sebuah karya atau buku. Jenis buku yang diresensi dapat berupa buku fiksi dan dapat berupa buku nonfiksi baik buku tentang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun biografi. 

Untuk dapat memberikan penlilaian terhadap sebuah buku yang diresensi, resensator harus memperhatikan betul nilai buku secara objektif. Objektivitas ini sangat penting agar pembaca resensi memperoleh informasi yang objektif juga.

Untuk membuat suatu resensi, penulis harus menetapkan sasaran-sasaran resesnsi yang harus dicapai. Pokok-pokok yang dapat dijadikan sasaran penilaian adalah sebagai berikut.

1. Latar Belakang
Penulis dapat memulai resensinya dengan menyajikan latar belakang penulisan buku yang diresensi. Pada bagian ini, resensator juga dapat mengemukakan tema buku, maksud yang ingin dsiampaikan penulis buku atau gambaran umum isi buku.

2. Identitas Buku
Resensator mengemukakan identitas buku, yang mencakup judul, nama penulis, nama penerbit, kota tempat terbit, dan informasi lain yang dirasa perlu. Pada contoh di atas, resensator mengemukakan judul, pengarang, ketebalan buku, penerbit, dan waktu terbit pertama kali, ikhtisar, bahkan gambar sampulnya.

3. Macam atau Jenis Buku
Resensator mengemukakan jenis buku, apakah fiksi atau nonfiksi.

4. Kepengarangan
Yang dimaksud dengan kepengarangan adalah bentuk penyajian buku yang dilakukan oleh pengarang, misalnya cara menganalisis masalah yang dilakukan oleh pengarang, cara menyusun kesimpulan, serta gaya bahasa pengarang. Pada bagian ini juga bisa ditampilkan keunggulan pengarang.

5. Keunggulan Buku
Mengenai keunggulan buku, resensator pertama-tama membahas organisasinya. Yang dimaksud dengan organisasi yaitu kerangka buku, hubungan antara satu bagian dengan baigan yang lain. Apakah hubungan itu harmonis, jelas, dan memperlihatkan perkembangan yang masuk akal. Apakah ada hubungan sebab akibat dari antarbagian.

Penilaian di sini juga bisa mengemukakaan daya tarik buku, keistimewaan buku, kelebihan buku dibanding buku sejenisnya yang lain. Hal itu semua merupakan keunggulan buku yang dapat dijadikan bahan pertimbangan utama pembaca untuk memilihnya.

6. Kelemahan Buku
Resensator harus jujur bahwa setiap buku pasti ada kelemahannya. Untuk itu, ketika menyampaikan hasil resensi pun, ia harus mengemukakan secar aobjekti apa saja kelemahan buku yang diresensinya.

7. Ikhtisar
Resensator mengemukakan ikhtisar atau ringkasan isi buku. Sebaiknya, pada bagian ini resensator mengemukakan secara jujur dan objektif tanpa menambahkan hal-hal yang subjektif. Bagian ini biasanya merupakan bagian yang paling banyak. Agar mudah dipahami oleh pembaca, ikhtisar sebaiknya dikemukakan degnan struktur yang mudah diikuti dan dengan bahasa yang baku, jelas, dan komunikatif.

8. Nilai Buku
Bagian ini, pada dasarnya merupakan kesimpulan kualitas buku setelah dibahas oleh resensator berdasarkan keunggulan dan kelemahan buku. Pada bagian ini, resensator dapat mengemukakan pendapatnya tentang baik-tidaknya isi buku, perlu tidaknya dibaca, fungsinya bagi kelompok pembaca tertentu, dan lain-lain.

Jumat, 08 November 2019

Peran Badan Usaha Swasta (BUMS) dalam Perekonomian Indonesia

Peran Badan Usaha Swasta (BUMS) dalam Perekonomian Indonesia - Badan Usaha swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing, memiliki peran dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Peran tersebut antara lain sebagai berikut.


Peran Badan Usaha Swasta Nasional dalam Perekonomian Indonesia

  • Pencipta peluang usaha baru yang memberikan kontribusi positif dalam lapangan bisnis
  • Sebagai mitra pemerintah dan atau koperasi dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya alam
  • Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi
  • Membantu membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran
  • Sebagai pendorong peningkatakn profesionalisme yang mengakibatkan terjadinya efisiensi dan efektivitas badan usaha lainnya
  • Membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa nonmigas
  • Membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara
  • Ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatakn taraf hidup serta kesejahteraan rakyat
Peran Badan Usaha Swasta Asing dalam Perekonomian Indoensia
  • Mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri
  • Menambah pendapatan negara dari pajak dan rolati dari perusahaan tersebut
  • Menambah devisa negara melalui penanaman modal di bidang impor
  • Menambah kesemaptan kerja dengan membuka lapangan kerja baru
  • meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi tenaga kerja karena memiliki atau menerapkan manajemen dan teknologi tinggi
  • Meningkatkan taraf hidup karyawan dengan memberi gaji yang lebih tinggi
  • Memungkinkan terjadinya modernisasi industri
  • Memperluas pasar faktor-faktor produksi dalam negeri
  • Ikut mendukung pembangunan nasional
  • Menambah/meningkatkan produksi barang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Rabu, 06 November 2019

Unsur-Unsur Keteraturan Sosial

Pada artikel kali ini, masrafli akan membahas mengenai Unsur-Unsur Keteraturan Sosial. Berikut ini pembahasannya.


1. Tertib Sosial
Merupakan kondisi kehidupan suatu masyarakat yang teratur, dinamis, dan aman sebagai akibat adanya hubungan yang selaras antara tindakan, norma dan nilai sosial. Kehidupan masyarakat yang tertib ditandai dengan hal-hal di bawah ini,

  • Individu atau kelompok bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku
  • Adanya pranata-pranata sosial yang saling mendukung
  • Adanya kerja sama yang menyenangkan dan harmonis.
  • Adanya sistem norma dan nilai sosial yang diakui dan dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat.


2. Order

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia order berarti perintah atau pesanan untuk melakukan sesuatu. Dalam sosiologi, order adalah sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.
    
Order atau perintah muncul sebagai hasil perkembangan keteraturan sosial. Oleh karena itu, order sebagai bagian dari sistem nilai dan norma sosial turut mengatur tindakan setiap individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam interaksi sosial.

3. Keajegan

Merupakan keteraturan sosial yang tetap dan relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan selaras antara tindakan, norma, dan nilai dalam interaksi sosial.

4. Pola

Dalam sosiologi pola berarti gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Terbentuknya pola dalam interaksi sosial tersebut melalui proses cukup lama dan berulang-ulang dan akhirnya menjadi model yang ditiru oleh masyarakat.

Selasa, 05 November 2019

Ciri Ciri Negara Maju dan Negara Berkembang

negara maju berkembang

Ciri Ciri Negara Maju dan Negara Berkembang - Sebaran negara maju dan negara berkembang tidak hanya berpusat pada satu wilayah, tetapi tersebar di belahan Bumi. Sebaran negara maju dan negara berkembang di dunia diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator. 


Negara-negara di dunia dapat diklasifikasikan menurut indikator keadaan politik dan ekonomi, pendapatan per kapita suatu negara, serta kemajuan pembangunan yang dicapai. Dengan demikian, Apa ciri ciri negara maju dan negara berkembang ? artikel kali ini ilmudaninfo akan membahas mengenai ciri ciri negara maju dan berkembang.

Negara maju merupakan negara yang memiliki tingkat eknoomi tinggi, perkembangan teknologi yang pesat, serta mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri. Ciri-ciri negara maju adalah sebagai berikut.


1. Pertumbuhan penduduk rendah
2. Tingkat pendidikan tinggi
3. Tingkat kesehatan penduduk tinggi
4. Daya serap ekonomi tinggi
5. Kualitas tenaga kerja memadai
6. Jumlah pencari kerja dan lapangan kerja seimbang
7. Penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas
8. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tinggi.

Negara berkembang adalah suatu negara yang struktur ekonominya belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Ciri-ciri negara berkembang adalah sebagai berikut.


1. Memiliki standar hidup yang rendah
2. Kegiatan ekonomi sektor agraris
3. Kualitas pendidikannya rendah
4. Pendapatan per kapita rendah
5. Memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menengah ke bawah.

Minggu, 03 November 2019

Kelompok Okupasional dan Volunter

Kelompok Okupasional dan Volunter - Pada awalnya suatu masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, dapat melakukan berbagai pekerjaan sekaligus. Artinya, di dalam masyarakat tersebut belum ada pembagian kerja yang jelas. Akan tetapi, sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, sistem pembagian kerja pun berubah.


Salah satunya adalah masyarakat itu sudah berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Pada masyarakat ini, sudah berkembang sistem pembaigan kerja yang didasarkan pada kekhususan atau spesialisasi. Warga masyarakat akan bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Setelah kelompok kekerabatan yang semakin pudar fungsinya, muncul kelompok okupasional yang merupakan kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok semacam ini sangat beasr peranannya di dalam mengarahkan kepribadian seseorang terutama para anggotanya.


Sejalan dengan berkembangnya teknologi komunikasi, hampir tidak ada masyarakat yang tertutup dari dunia luar sehingga ruang jangkauan suatu masyarakatpun semakin luas. Meluasnya ruang jangkauan ini mengakibatkan semakin heterogennya masyarakat tersebut. Akhirnya tidak semua kepentingan individual warga masyarakat dapat dipenuhi.


Akibatnya dari tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan, muncullah Kelompo Volunter. Kelompok ini mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang semakin luas jangkauannya tadi.


Dengan demikian, kelompok volunter dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual tanpa menganggu kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu contoh Kelompok volunter di Indonesia adalah KIIP (Komite Independen Pemantau Pemilu)

Jadi dari ulasan diatas dapat kita simpulkan, bahwa : 
  • Kelompok Okupasional adalah kelompok sosial yang memiliki jenis pekerjaan yang sama
  • Kelompok Okupasional berasal dari kelompok kekerabatan yang berkembang menjadi masyarakat yang heterogen akibat pengaruh dari luar
  • Dlaam masyarakat heterogne timbul spesialisasi pekerjaan atas dasar bakat dan kemampuan
  • Kelompok Volunter adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama
  • Kelompok Volunter muncul akibat dari heterogenitas masyarakat yang semakin luas dan semakin berkembang.

Kamis, 31 Oktober 2019

Cara Mengatasi Inflasi dengan 3 Kebijakan

Cara Mengatasi Inflasi dengan 3 Kebijakan - Beberapa ahli ekonomi, baik dari kaum klasik maupun Keynes menyetujui bahwa Inflasi tidak hanya ada kaitannya dengan jumlah uang yang beredar, tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah bagaimana menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar serta mengurangi jumlah uang yang beredar. Agar target itu tercapai, dalam mengatasinya ada 3 Kebijakan yang tepat, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nonmoneter atau kebijakan riil.


1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter yaitu segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan menjaga kestabilan moneter untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan monter itu antara lain sebagai berikut.

a. Politik Pasar Terbuka
Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga ke pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat (dari peredaran) akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang.

b. Politik Diskonto terhadap Bank Umum
Bank Indonesia akan memerintah bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.

c. Menaikkan Cash Ratio
Untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat mengubah-ubah besarnya rasio kas. Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank.A ngka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio.

Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama bankk dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.

d. Kebijakan Kredit
Kebijakan ini dapat dilakukan dengna cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha memengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.

2. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter. Ada 3 cara yang dilakukan, antara lain sebagai berikut.

a. Menaikkan Tarif Pajak
Jika tarif pajak dinaikkan tentu saja uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat akan semakin berkurang sehingga harga akan turun. Tentu saja pemerintah perlu pula mempertimbangkan golongan masyarakat mana yang harus dinaikkan pajaknya agar tidak terjadi ketimpangan.

b. Mengadakan Pinjaman Pemerintah
Pelaksanaanya dapat dilakukan secara otomatis tanpa kompromi terlebih dahulu, misalnya agar uang tidak terlalu banya beredar, pemerintah menerapkan kebijakan memotong sekian persen dari gaji pegawai negeri. Seperti pernah terjadi pada masa orde lama, pemerintah memotong 10% dari gaji pegaai negeri untuk ditabung (dipinjam oleh pemerintah).

c. Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Inflasi dapat timbul dari sektor swasta dan sektor pemerintah. Apabila sektor swasta dapat dibendung pengeluarannya dengan menerapkan politik moneter, maka pemerintah harus bersedia menekan anggaran pengeluarannya.

3. Kebijakan Nonmoneter (Kebijakan Riil)
Kebijakan nonmoneter ini bisa ditempuh dengan 3 cara berikut.

a. Pengawasan Harga
Supaya harga barang tidak selalu naik, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkah harga. Pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap. Cara ini membutuhkan pengawasan harga yang serius. 

Jika perlu pemerintah melakukan pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat secara langsung seperti pada zaman orde lama. Langkah lain untuk mengatasi inflasi ini yaitu dengan melakukan sanering, yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah. Tahun 1996 pemerintah menurunkan nilai nominal Rp 1000,00 menajadi RP 1,00 untuk mengatasi hyper inflation diatas 50%.

b. Kebijakan Upah
Pemerintah menganjurkan kepada para buruh untuk tidak menuntuk kenaikan upah selagi masih inflasi.

c. Menaikkan Hasil Produksi
Dengan naiknya hasil produksi maka tingkat konsumsi juga akan bertambah, cara ini akan menambah uang beredar.
    

   

Selasa, 29 Oktober 2019

Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru


Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru - Pokok-pokok penting kebijakan pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarhkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi.

Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.


Pada masa Order Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P & K). Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya.


Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi.


Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya intruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.00 unit SD Inpres telah dibangun.


Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA)
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done