Masrafli

Selasa, 31 Maret 2020

Penyebab Terjadinya Perang Dingin

Pasca PD II terjadilah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang melahirkan Perang Dingin (Cold War) yang disebut juga sebagai ‘perang urat syaraf’. Perang Dingin adalah suasana internasional yang penuh ketegangan dan bermusuhan akibat konflik ideologi antara Blok Barat (liberal kapitalis) pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur (sosialis komunis) pimpinan Uni Soviet yang berkembang setelah Perang Dunia II berakhir. 

Dampak yang terjadi akibat Perang Dunia II sangat luas dan kompleks, baik menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berperan besar dalam mengakhiri Perang Dunia II tampil sebagai kekuatan dunia. Karena merasa paling kuat dalam segala hal, kedua negara itu saling berusaha memperluas pengaruh ke seluruh negara di dunia. 

<a href="http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a>

Tujuannya adalah mereka ingin menjadi nomor satu dan menjadi penguasa tunggal dunia. Untuk tujuan tersebut, mereka melakukan segala hal, tetapi keduanya belum pernah secara langsung berhadapan dalam perang terbuka. Persaingan dua kekuatan adidaya dunia tersebut menimbulkan Perang Dingin.

Penyebab Terjadinya Perang Dingin

Secara umum, Perang Dingin terjadi akibat dipicu oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Perbedaan dan Pertentangan Ideologi
Amerika Serikat adalah negara yang berideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet adalah negara yang berideologi sosialis komunis. Sejak awal kelahirannya, paham sosialis komunis memang tidak sejalan dengan paham liberal kapitalis. Bahkan, kelahiran sosialis komunis memang dipicu adanya liberal kapitalis yang pada waktu itu bertindak sewenang-wenang. 

Akibat perbedaan ideologi, setelah musuh bersama (Jerman) dapat mereka lenyapkan dalam Perang Dunia II, pertentangan ideologi kembali terjadi. Akibatnya, kedua kekuatan adidaya tersebut berusaha saling mengalahkan. Salah satu caranya adalah memengaruhi negara-negara lain untuk bergabung dalam kelompoknya. Oleh karena itu, dunia ini akhirnya seolah-olah terbagi menjadi Blok Barat yang berpaham liberal kapitalis dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya, dan Blok Timur yang berpaham sosialis komunis dengan Uni Soviet sebagai pemimpinnya.

2. Perebutan Dominasi Kepemimpinan
Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berusaha menjadi pemimpin dunia. Mereka memimpikan dapat berkuasa dan memimpin dunia seperti masa kejayaan Inggris dan Prancis pada masa imperialis kuno. Namun, kekuasaan yang biasanya dilakukan pada masa imperialis kuno sekarang sudah tidak mereka lakukan lagi. Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menjadi pemimpin dunia dengan cara baru, misalnya dengan kekuatan ekonominya. 

Dengan demikian, Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai imperialis muda. Amerika Serikat dengan kekuatan ekonominya berusaha memengaruhi negara-negara lain khususnya yang baru merdeka dengan paket bantuan ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat beranggapan bahwa negara yang rakyatnya hidup makmur dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya. Selain itu, rakyat yang hidupnya telah makmur juga akan menjauhkan dari pengaruh sosialis komunis. Hanya kemiskinan yang menjadi ladang subur bagi perkembangan sosialis komunis. 

Sedangkan Uni Soviet yang mempunyai kekuatan ekonomi, tetapi tidak sebesar Amerika Serikat juga berusaha membentengi negara-negara yang telah mendapat pengaruhnya. Paket bantuan ekonomi Uni Soviet juga diberikan guna memperbaiki keadaan ekonomi negara-negara tersebut. Selain itu, Uni Soviet juga berusaha mendekati rakyat yang sedang melakukan perjuangan nasionalnya dengan mengirimkan para tenaga ahli dan juga berbagai peralatan militer.

Demikian artikel mengenai Penyebab Terjadinya Perang Dingin. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Minggu, 29 Maret 2020

Tipe-Tipe Lembaga Sosial

Lembaga sosial mencakup cara-cara pemenuhan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan orientasi nilai budaya, sehingga berlangsung secara tertib dan teratur. Mengingat begitu kompleksnya kebutuhan manusia, maka diciptakan berbagai lembaga sosial yang dapat diklasifikasikan sebagaimana pendapat Gillin dan Gillin yang dikutip oleh Soerjono Soekanto berikut ini.

<a href="http://www.freepik.com">Designed by master1305 / Freepik</a>

1. Berdasarkan Sistem Nilai yang Diterima Masyarakat
Berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat, kita mengenal adanya basic institutions dan subsidiary institutions.

a. Basic institutions adalah lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Maksudnya lembaga ini keberadaannya sangat mendasar dan dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa lembaga yang tergolong dalam tipe ini antara lain keluarga, sekolah, dan negara.

b. Subsidiary institutions adalah lembaga sosial yang keberadaannya oleh masyarakat dianggap kurang penting atau hanya sebagai pendukung dari lembaga sosial yang sifatnya lebih mendasar. Contohnya adalah kegiatan rekreasi.

2. Berdasarkan Perkembangannya
Kita mengenal dua tipe lembaga sosial dilihat dari perkembangannya, yaitu crescive institutions dan enacted intitutions.

a. Crescive institutions adalah lembaga sosial yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, sehingga disebut juga dengan lembaga yang paling primer. Misalnya lembaga perkawinan, agama, dan lain-lain.

b. Enacted institutions adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa lembaga yang termasuk dalam kategori ini antara lain pendidikan, ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Meskipun lembaga ini dibentuk secara sengaja, namun tetap berakar pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya lembaga keuangan seperti bank yang sengaja dibentuk untuk mengatur peredaran uang di masyarakat, serta membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada anggota masyarakat dalam hal keuangan.

3. Berdasarkan Sudut Penerimaan Masyarakat
Tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan atas approved institutions atau social sanctioned institutions dan unsanctioned institutions.

a. Approved institutions atau social sanctioned institutions adalah lembaga sosial yang keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat karena dirasa memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kebutuhan manusia secara menyeluruh. Lembaga ini memiliki sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam lembaga tersebut. Beberapa lembaga yang dapat digolongkan ke dalam tipe ini adalah sekolah, agama, dan perdagangan.

b. Unsanctioned institutions adalah lembaga sosial yang keberadaannya dihindari, bahkan ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat sendiri sebenarnya tidak mampu untuk memberantasnya. Misalnya kelompok perampok, penjudi, pemeras, dan lain-lain.

4. Berdasarkan Penyebarannya
Berdasarkan penyebarannya, kita bisa mengetahui tipe lembaga sosial terdiri atas general institutions dan restricted institutions.

a. General institutions adalah lembaga sosial yang keberadaannya dikenal oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Misalnya agama dan hak-hak asasi manusia (HAM).

b. Restricted institutions adalah lembaga sosial yang keberadaannya hanya dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu dan tentu saja yang berkepentingan, berkaitan dengan kebutuhannya. Misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

5. Berdasarkan Fungsinya
Dilihat dari fungsinya, tipe lembaga sosial dibedakan atas operative institutions dan regulative institutions.

a. Operative institutions adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dari lembaga yang bersangkutan. Contohnya lembaga pertanian, lembaga perdagangan, lembaga perikanan, dan lain-lain.

b. Regulative institutions adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Lebih lanjut Koentjaraningrat membedakan tipe lembaga sosial berdasarkan deskripsi tujuh cultural universals dari C.  Kluckhohn, yaitu sebagai berikut.

1. Kinship atau Domestic Institutions
Tipe lembaga sosial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hubungan kekerabatan. Misalnya lembaga perkawinan.

2. Economic Institutions
Lembaga sosial ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan mata pencaharian hidup. Misalnya industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

3. Educational Institutions
Educational institutions adalah lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penerangan atau pendidikan. Misalnya sekolah, universitas, lembaga pendidikan dan keterampilan, serta berbagai lembaga penyuluan, seperti pertanian.

4. Esthetic and Recreational Institutions
Lembaga sosial tipe ini pada dasarnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyatakan rasa keindahan. Misalnya seni tari, seni lukis, seni pahat, dan seni vokal.

5. Scientific Institutions
Scientific institutions merupakan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dalam menyelami alam semesta. Misalnya lembaga penelitian.

6. Religious Institutions
Lembaga sosial tipe ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan. Misalnya berbagai tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.

7. Political Institutions
Lembaga sosial ini dibentuk dengan tujuan untuk meme- nuhi kebutuhan manusia dalam mengatur kehidupan berkelompok atau bernegara. Misalnya partai politik.

8. Somatic Institutions
Somatic institutions adalah lembaga sosial yang dibentuk untuk tujuan pemenuhan kebutuhan jasmaniah manusia. Sebagai contoh adalah dibentuknya berbagai klub olahraga, seperti senam, bulutangkis, tenis, dan lain-lain.

Minggu, 22 Maret 2020

Pengertian dan Ciri Lembaga Sosial

Dalam hidup bermasyarakat manusia membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antarmanusia. Norma-norma itu dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Misalnya kebutuhan manusia akan mata pencaharian melahirkan lembagalembaga sosial, seperti industri, perdagangan, koperasi, pertanian, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan lembaga sosial?

<a href="http://www.freepik.com">Designed by vectorpocket / Freepik</a>

Pengertian Lembaga Sosial

Pada setiap masyarakat terdapat cara-cara atau tujuan-tujuan yang khusus agar segala sesuatu yang diperlukan manusia dapat dilakukannya atau dipenuhi. Dengan kata lain memberikan kesempatan untuk dapat berusaha secara teratur, sehingga manusia dapat berbuat dan menyatakan perasaannya. Serta agar manusia dapat melakukan kebiasaan-kebiasaannya, yaitu menemukan kesesuaian pendapat dalam menghadapi situasi yang terjadi. 

Kita hidup dalam kurun waktu, di mana banyak terjadi usaha-usaha dan ikatan-ikatan baru yang banyak pula dipertemukan dengan berbagai masalah. Kesemuanya ini merupakan lembaga-lembaga yang harus dihadapi dalam jangkauan ketertiban sosial.

Lembaga sosial sering pula disebut sebagai pranata sosial. Secara umum, lembaga sosial atau pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Jadi, lembaga sosial adalah proses-proses yang tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Sistem norma tersebut mencakup gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan ketentuan-ketentuan sanksi. Sistem norma itu merupakan hasil proses berangsur-angsur menjadi suatu sistem yang terorganisasi. Artinya, sistem itu telah teruji kredibilitasnya dan dipercaya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya agama sebagai lembaga bukanlah sekelompok orang, melainkan suatu sistem gagasan, kepercayaan, tata cara ibadah, dan pedoman perilaku yang dipercaya penganutnya dapat membawa pada kebaikan dunia dan akhirat.

Dari penjelasan di atas sudah pahamkah kamu mengenai pengertian lembaga sosial? Apabila belum, mari kita simak bersama pengertian lembaga sosial yang diutarakan oleh para ahli sosiologi dan antropologi berikut ini.

a. Robert Mac Iver dan C.H. Page
Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antarmanusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.

b. Leopold Von Wiese dan Howard Becker
Lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar- manusia dan antarkelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya, sesuai dengan minat serta kepentingan individu dan kelompoknya.

c. Koentjaraningrat
Ahli antropologi dari Indonesia ini mengatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.

d. Soerjono Soekanto
Soerjono Soekanto memakai istilah pranata sosial dalam melihat lembaga yang intinya adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi
Lembaga sosial adalah kumpulan dari berbagai cara berperilaku yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengatur hubungan-hubungan sosial.

f. W.G. Sumner
Sumner mengungkapkan definisi lembaga sosial sebagai perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lembaga berfungsi agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

Setelah memahami beberapa pengertian lembaga sosial yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal berikut ini.

1. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Maksudnya sistem norma tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan membentuk sebuah institusi dalam sebuah proses yang cukup panjang.

2. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Seperangkat norma bersifat fleksibel, seperti telah dibahas pada saat kamu duduk di kelas X dulu, bahwa norma sosial adalah sesuatu yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hidup dan juga pola pemikiran seseorang atau sekelompok masyarakat. Dengan adanya suatu perubahan sosial yang sifatnya menyeluruh, maka kemungkinan besar norma sosial juga akan ikut berubah.

3. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Sebagaimana fungsi dari norma itu sendiri, yaitu sebagai pengatur pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk mencapai keteraturan sosial.

Ciri-Ciri Lembaga Sosial

Segala sesuatu di dunia ini memiliki tanda atau ciri untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Begitupun juga lembaga sosial. Menurut Gillin dan Gillin, lembaga sosial mempunyai ciri-ciri umum, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga sosial terdiri atas norma-norma, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan tata kelakuan yang tergabung dalam suatu kesatuan yang fungsional.

2. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Maksudnya bahwa suatu norma, adat istiadat, tata kelakuan baru akan menjadi lembaga sosial setelah melalui proses yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

3. Mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Tujuantujuan itu dimaksudkan agar apa yang dibutuhkan oleh manusia dapat terpenuhi. Contohnya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, serta mengajarkan berbagai cara hidup dan perilaku yang lebih baik agar mampu menghadapi dan menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman.

4. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial yang bersangkutan. Alatalat perlengkapan itu, misalnya mesin, peralatan, gedung atau bangunan, dan lain-lain. Contohnya dalam lembaga pendidikan, di mana agar proses belajar mengajar di kelas dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan adanya alat-alat, seperti meja kursi, ruang kelas, papan tulis, dan buku. Contoh lainnya adalah mesin-mesin pabrik yang dibutuhkan dalam proses produksi.

5. Mempunyai lambang-lambang. Hal itu dimaksudkan untuk menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga sosial yang bersangkutan. Lambang-lambang ini untuk setiap lembaga sosial tidak sama. Misalnya lambang setiap partai politik yang mempunyai makna tersendiri bagi partai politik tersebut.

6. Mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Hal itu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, tata tertib, yang berlaku, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tradisi itu sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Sabtu, 21 Maret 2020

AFTA dan NAFTA

Artikel kali ini akan membahas mengenai organisasi tingkat asia yaitu Asean Free Trade Area (AFTA) dan North American Free Trade Area (NAFTA). Berikut ini penjelasan ringkasnya.


<a href="http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a>


Asean Free Trade Area (AFTA)

AFTA atau kawasan perdagangan bebas adalah suatu bentuk kerja sama negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Pembentukan AFTA berdasarkan pertemuan para Menteri Ekonomi anggota ASEAN pada tahun 1994 di Chiang Mai, Thailand.

Pertemuan Chiang Mai menghasilkan tiga keputusan penting sebagai berikut.
1. Seluruh anggota ASEAN sepakat bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2010 menjadi 2005.
2. Jumlah produk yang telah disetujui masuk dalam daftar AFTA (inclusion list/IL) ditambah dan semua produk yang tergolong dalam temporary exclusion list/TEL secara bertahap akan masuk IL. Semua produk TEL diharapkan masuk dalam IL pada tanggal 1 Januari2000.
3. Memasukkan semua produk pertama yang belum masuk dalam skema common effective preferential tariff (CEPT) yang terbagi sebagai berikut.
  • Daftar produk yang segera masuk dalam IL menjadi immediate inclusion list/IIL mulai tarifnya menjadi 0–5% pada tahun 2003.
  • Produk yang memiliki sensitivitas (sensitive list), seperti beras dan gula, akan diperlakukan khusus di luar skema CEPT.
  • Produk dalam kategori TEL akan menjadi IL pada tahun 2003.

Negara-negara anggota ASEAN menggagas melaksanakan AFTA dengan tujuan:
  1. meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan keanggotaan ASEAN;
  2. meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN;
  3. meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antaranggota ASEAN;
  4. meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN.

North American Free Trade Area (NAFTA)

Kawasan bebas perdagangan ternyata tidak hanya dimiliki oleh negara- negara anggota ASEAN. Di kawasan Amerika Utara kesepakatan untuk membentuk kawasan bebas perdagangan juga dilakukan kebijakan ekonomi tersebut North American Free Trade Area (NAFTA). 

NAFTA dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1992. Namun, pelaksanaan NAFTA dimulai pada awal tahun 1994.

Tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA, antara lain:
  1. meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota;
  2. mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan;
  3. meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan;
  4. mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota

Demikian artikel mengenai AFTA dan NAFTA. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Jumat, 20 Maret 2020

Kerajaan Ternate dan Tidore


Kerajaan Ternate dan Tidore terdapat di Maluku. Keduanya sering bersaing dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. Bangsa barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis (1512) yang kemudian bersekutu dengan Kerajaan Ternate. Kemudian bangsa Spanyol datang pada 1521 dan bersekutu dengan Kerajaan Tidore. 


Saat itu tidak sampai terjadi perang. Untuk menyelesaikan persaingan Portugis dan Spanyol, pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragosa. Isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaanya di Filipina dan bangsa Portugis tetap tinggal Maluku.


Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Portugis kemudian memonopoli perdagangan dan terlalu ikut campur urusan dalam negeri Ternate. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun (1550-1570). Walau diadakan perundingan dengan hasil damai pada 27 Februari 1570, esok harinya ketika Sultan Hairun datang ke benteng Sao Pulo, ia justru dibunuh.


Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Babullah (putra dan pengganti Sultan Hairun) lalu bangkit menentang Portugis. Setelah dikepung selama 5 tahun, benteng Sai Paulo berhasil diduduki (1575). Orang-orang Portugis yang menyerah tidak dibunuh tetapi harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon. Sultan Babullah dapat meluaskan daerah kekuasaanya di Maluku.


Rakyat Maluku hidup dari pertanian dan perdagangan, terutama rempah-rempah. Agama Islam telah berkembang sebelum kedatangan Portugis yang lalu menyebarkan agama Katolik. Karya Seni bangunan yang terkenal dari Maluku ialah Istana Sultan Ternate dan masjid kuno di Ternate.


Demikian artikel mengenai Kerajaan Ternate dan Tidore. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Kamis, 19 Maret 2020

3 Bentuk Diskusi Kelas

Diskusi merupakan percakapan ilmiah yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok, di mana masing-masing anggota kelompok saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari jawaban dari suatu masalah.

Suatu diskusi yang diikuti semua siswa di suatu kelas disebut dengan diskusi kelas. Bentuk diskusi kelas bermacam-macam tergantung dari maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Bentuk diskusi kelas yang biasa digunakan antara lain the social problem meeting, the opened meeting, dan the educational diagnosis meeting.

<a href="http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a>

1. The Social Problem Meeting
Pada bentuk ini para siswa berdiskusi tentang masalah- masalah sosial di kelas atau di lingkungan sekolahnya, dengan harapan setiap siswa terpanggil untuk belajar dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya diskusi mengenai pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang sering dilakukan oleh para siswa.

2. The Opened Meeting
Bentuk diskusi ini mengarahkan para siswa untuk berdiskusi mengenai apa saja yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya diskusi mengenai hobi,  kebiasaan, atau cita-cita.

3. The Educational Diagnosis Meeting
Diskusi bentuk ini ditandai dengan adanya para siswa yang berdiskusi mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang diterimanya, sehingga masing-masing memperoleh pemahaman yang lebih baik. Misalnya diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau diskusi kelompok untuk membahas materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di sekolah.

Melalui diskusi peneliti atau penulis memaparkan hasil penelitiannya dan peserta diskusi akan memberikan masukan yang berupa saran dan kritik kepada penulis. Pemaparan ini dimaksudkan agar peserta diskusi mengetahui, memahami, serta bisa mengevaluasi hasil penelitian yang disajikan oleh penulis atau peneliti.

Beberapa manfaat yang dapat dicapai dari penyajian laporan penelitian melalui diskusi kelas adalah sebagai berikut.

  • Mengungkapkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta diskusi.
  • Memperoleh umpan balik dari peserta diskusi mengenai sasaran laporan yang telah dicapai dan yang belum dicapai.
  • Memberikan kesempatan kepada para peserta diskusi untuk menyalurkan kemampuan masing-masing.
  • Membantu peserta diskusi untuk berpikir teoretis dan praktis lewat topik yang disajikan.
  • Membantu peserta diskusi menilai kemampuan penulis laporan atau peneliti.
  • Membantu peserta diskusi memahami dan merumuskan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
  • Mengembangkan motivasi peserta diskusi untuk lebih mendalami dan memecahkan setiap masalah yang dibahas sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat.

Demikian artikel mengenai 3 Bentuk Diskusi Kelas. Anda dapat membagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat. Anda juga bisa berkomentar jika dirasa ada yang kurang jelas. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan Salam Literasi!

Rabu, 18 Maret 2020

Asia Pasifik Economic Cooperation (APEC)

Artikel kali ini akan membahas mengenai Asia Pasifik Econimic Cooperation (APEC), lebih tepatnya Latar belakang berdirinya, anggota dan klasifikasi negara anggota, KTT APEC, kerja sama APEC, dan Prinsip ASEAN dan Sikap Indonesia terhadap APEC. Berikut ini penjelasannya.

<a href="http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a>


1. Latar Belakang Berdirinya APEC

Dinamika ekonomi politik Asia Pasifik pada akhir tahun 1993 tampak memasuki babak baru, terutama dalam bentuk pengorganisasian kerja sama perdagangan dan investasi regional. Dalam hal ini, negara-negara Asia Pasifik berbeda dengan negara-negara di Eropa Barat. 

Negara-negara di Eropa Barat memulainya dengan membentuk wadah kerja sama regional. Dengan organisasi itu, ekonomi di setiap negara saling berhubungan dan menghasilkan ekonomi Eropa yang lebih kuat daripada sebelum Perang Dunia II. Sebaliknya, negaranegara Asia Pasifik, terutama sejak tahun 1970-an, saling berhubungan secara intensif dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun tanpa kerangka kerja sama formal seperti yang ada di Eropa. Bahkan, berbagai transaksi ekonomi terjadi antarnegara yang kadang-kadang tidak memiliki hubungan diplomatik. 

Taiwan adalah contoh negara yang tidak diakui eksistensi politiknya, tetapi menjadi rekanan aktif sebagian besar negara Asia Pasifik dalam kegiatan ekonomi. Sekarang dinamika ekonomi itu dianggap memerlukan wadah organisasi yang lebih formal.

Dunia usaha lebih dahulu merasakan adanya kebutuhan akan organisasi itu, seperti tercermin dalam pembentukan Pacific Basin Economic Council (PBEC) tahun 1969. Organisasi ini beranggotakan pebisnis dari semua negara Asia Pasifik, kecuali Korea Utara dan Kampuchea. Organisasi PBEC aktif mendorong perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, tetapi hanya melibatkan sektor swasta. 

Pada tahun 1980 muncul Pacific Economic Cooperation Council (PECC). Organisasi yang lahir di Canberra, Australia ini menciptakan kelompok kerja untuk mengidentifikasi kepentingan ekonomi regional, terutama perdagangan, sumber daya manusia, alih teknologi, energi, dan telekomunikasi. Walaupun masih bersifat informal, PECC melibatkan para pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademis. 

Salah satu hasil kegiatan PECC adalah terbentuknya Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) sebagai wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia pada tahun 1989. Pembentukan APEC atas usulan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. 

Suatu hal yang melatarbelakangi terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah secara cepat dengan munculnya kelompok kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA. Selain itu perubahan besar terjadi di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. 

Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (perdagangan bebas). Apabila masalah perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari setiap negara dan sangat menghambat perdagangan bebas. Oleh karena itu, APEC dianggap bisa menjadi langkah efektif untuk mengamankan kepentingan perdagangan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Adapun tujuan dibentuknya APEC adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi.


2. Anggota dan Klasifikasi Negara Anggota

Pada awal berdirinya, APEC beranggotakan dua belas negara, yaitu enam negara anggota ASEAN dan enam mitra dialognya, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991 APEC menerima Cina, Hongkong dan Taiwan masuk menjadi anggotanya. Dalam pertemuan di Seattle, Kanada pada bulan November 1993, APEC memasukkan Papua Nugini dan Meksiko sebagai anggota.Pada pertemuan di Bogor tahun 1994 anggota APEC menjadi 18 negara yaitu :
  • Indonesia
  • Korea Selatan
  • Singapura
  • Selandia Baru
  • Thailand
  • Australia
  • Filipina
  • RRC
  • Malaysia
  • Taiwan
  • Brunei Darussalam
  • Hongkong
  • Amerika Serikat
  • Meksiko
  • Jepang
  • Papua Nugini
  • Kanada
  • Cile
Dari 18 negara anggota, diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang didasar- kan atas kemajuan ekonomi dan industri, yaitu sebagai berikut.
  1. Negara sangat maju :  AS dan Jepang.
  2. Negara maju : Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
  3. Negara industri :  Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hongkong.
  4. Negara berkembang : Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Meksiko, Papua Nugini, Cili, dan Indonesia.

3. KTT  APEC

APEC merupakan kerja sama ekonomi regional untuk memajukan perdagangan dan investasi di Asia Pasifik.Pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintah disebut meeting atau AELM (APEC Economic Leaders Meeting = Pertemuan para pemimpin Ekonomi APEC) yang bersifat informal. Adapun AELM diadakan:
  1. AELM I di Seattle, AS tahun 1993
  2. AELM II, di Bogor, Indonesia tahun 1994
  3. AELM III, di Osaka, Jepang tahun 1995
  4. AELM IV di Manila Filipina tahun 1996
  5. AELM V di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 17-18 November 1998.

4. Kerja Sama APEC

Sejak akhir tahun 1980-an, motivasi untuk melakukan kerja sama regional itu makin kuat karena beberapa hal berikut ini.

a. Perlu kesiapan negara-negara Asia Pasifik terhadap kemungkinan peningkatan proteksi di Eropa dan Amerika Serikat. Seperti telah diketahui bahwa pada dasawarsa 1980-an, Eropa mempercepat langkahnya menuju penyatuan ekonomi dan moneter Eropa. Demikian pula halnya ketika North American Free Trade Area (NAFTA) makin gencar dan Amerika Serikat makin sering menerapkan tekanan politik dalam kebijakan perdagangan luar negerinya, misalnya, melalui ancaman pencabutan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Antisipasi terhadap perkembangan itu mendorong para pemimpin kawasan ini memformalkan kerja sama regional.

b. Peningkatan pertumbuhan perdagangan Intra-Asia dan Intra-Asia Pasifik. Dalam periode 1988–1992 total ekspor negara-negara anggota APEC meningkat dari 1.079,4 miliar dolar Amerika menjadi 1.518,0 miliar dolar Amerika dan 66 persen di antaranya adalah ekspor ke sesama anggota APEC. Dalam periode yang sama, total impor negara-negara meningkat dari 1.221,1 miliar dolar Amerika menjadi 1.519,4 miliar dollar Amerika dan 67,2 persen di antaranya adalah impor dari sesama anggota APEC. Makin intensifnya interaksi intraregional itu juga diduga menumbuhkan motivasi regionalisme di kawasan yang menghasilkan kira-kira 50 persen produksi dunia dan menguasai 40 persen pangsa pasar global.

c. Kemunculan negara-negara industri baru di Asia Timur. Keyakinan akan kekuatan sendiri dan rasa percaya diri yang muncul akibat prestasi itu  juga banyak mendorong negara-negara di kawasan ini untuk melakukan kerja sama regional.

d. Infrastruktur yang makin baik, seperti telekomunikasi dalam mendukung kerja sama regional. 

Dari sudut kepentingan ekonomi, lebih dari 70% pasar ekspor Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik. Begitu pula impor Indonesia kira-kira 60% berasal dari negara-negara anggota APEC. Mereka juga menyumbang hampir 35% dari keseluruhan bantuan luar negeri yang diterima Indonesia. Dampak kerja sama ekonomi dalam kegiatan investasi di APEC adalah terbukanya peluang pasar yang makin lebar. Hal yang juga harus dimengerti ialah APEC bisa menjadi ancaman jika perekonomian kita tidak segera dipersiapkan untuk arus perdagangan bebas. Dengan terjun ke perdagangan bebas, sebuah negara harus siap menerima banjir barang impor, tetapi yang dimaksud bukan perdagangan bebas dalam arti sebebas-bebasnya.

Persoalan besar yang dihadapi negara-negara Selatan dalam kedua arena tersebut  adalah rendahnya tingkat solidaritas mereka. Dalam APEC, negaranegara Selatan tidak bertindak sebagai kelompok yang bersatu. Misalnya, Malaysia yang berusaha menentang Amerika Serikat ternyata tidak memperoleh dukungan dari rekan-rekannya dari ASEAN. Begitu pula yang terjadi dalam perundingan Putaran Uruguay dan GATT. Upaya negara-negara Selatan untuk menerapkan strategi koalisi global dan melakukan negosiasi dan tawar-menawar sebagai kelompok seperti yang mereka lakukan dalam United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tidak berhasil karena beberapa alasan berikut.

a) Penerapan strategi pecah dan tindas oleh negara-negara Utara, terutama Amerika Serikat. Salah satu mekanismenya adalah tekanan-tekanan bilateral terhadap negara negara yang hendak menentang usulan GATT.

b) Adanya kehendak negara-negara Selatan untuk membentuk koalisi menentang negara-negara Utara. Oleh karena itu, negara-negara Utara mengusulkan pembentukan Kelompok Cairns dalam GATT yang beranggotakan negara-negara Utara dan Selatan, seperti Argentina, Australia, Brasil, Cile, Kolombia, Filipina, Hongaria, Indonesia, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Thailand, dan Uruguay. Dengan demikian, pengelompokan yang eksklusif dari negara-negara Selatan tidak terjadi.

c) Adanya kemungkinan bahwa keberhasilan Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura sebagai negara industri baru melalui jalur kapitalis, neoklasik, dan dengan menempel pada negara besar, seperti Amerika Serikat telah melunturkan keyakinan banyak negara Selatan tentang efektivitas koalisi Selatan–Selatan itu.


5. Prinsip ASEAN dan Sikap Indonesia

Prinsip ASEAN terhadap APEC adalah sebagai berikut.
  1. Setiap peningkatan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, hendaknya identitas, kepentingan, dan persatuan ASEAN tetap dipertahankan.
  2. Kerja sama hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, keadilan, dan keuntungan bersama.
  3. Hendaknya kerja sama tidak diarahkan pada pembentukan blok perdagangan yang tertutup (inward looking economic or trading block).
  4. Hendaknya kerja sama ditujukan untuk memperkuat kemampuan individual dan kolektif para peserta.
  5. Hendaknya pertumbuhan kerja sama dikembangkan secara bertahap dan pragmatis
Sedangkan sikap Indonesia terhadap keberadaan APEC adalah menyambut era perdagangan bebas dengan tangan terbuka. Perdagangan bebas menuntut produk-produk berkualitas, memiliki daya saing tinggi dan mampu menembus pasaran dunia. Untuk mempersiapkan era pasar bebas tersebut, maka langkah pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut.
  1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.
  2. Meningkatkan mutu produk-produk agar mampu menembus pasaran dunia dan mampu bersaing.
  3. Meningkatkan budaya ACI (Aku Cinta Indonesia), yaitu menumbuhkan mentalitas di kalangan rakyat Indonesia dari kalangan bawah, menengah dan atas agar mencintai segala produksi dalam negeri.
  4. Meningkatkan semangat nasionalisme agar tidak terbawa arus globalisasi agar tercipta modernisasi bukan westernisasi.
  5. Meningkatkan semangat juang dan pantang menyerah untuk membangun bangsa dan negara.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done